SELAJUR.COM, JAKARTA – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya.
Langkah tersebut diambil setelah Gibran melakukan pertemuan mendadak dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Landasan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026) sore.
Pertemuan di Halim Perdanakusuma tersebut berlangsung sesaat setelah Presiden Prabowo mendarat seusai melakukan kunjungan kerja di Provinsi Aceh.
Di sana, Presiden menghadiri prosesi pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer oleh warga setempat serta meresmikan Masjid Giok Baitul A’la dan Sekolah Rakyat.
Ketua Umum DPP Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan informasi penyerahan surat pengunduran diri tersebut.
“Betul, surat pengunduran diri sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim,” tegas Budi Arie dilansir Antara, Rabu (11/11/2026).
Sinyal pengunduran diri Gibran sebenarnya sudah berembus sejak Selasa (10/11/2026). Saat itu, Gibran menghadap Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan untuk menyampaikan niatnya mengundurkan diri.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan resminya membeberkan bahwa pertemuan tatap muka pada Selasa kemarin berlangsung selama dua setengah jam.
“Di dalam pembicaraan itu, Bapak Wakil Presiden menyatakan niatan untuk mengundurkan diri guna menghadapi dinamika politik dan hukum yang berkembang, khususnya berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA),” jelas Prasetyo Hadi.
Meski niat pengunduran diri sudah disampaikan sebelumnya, Gibran mengaku menerima banyak saran konstruktif dari Kepala Negara.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari jenjang SD sampai S1, serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk langkah peninjauan kembali (PK) di MA,” ungkap Gibran di Istana Wapres.
Gelombang politik di parlemen kian berembus kencang seiring bergulirnya pengusulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh anggota DPR RI terkait keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah milik Gibran.
Hingga Rabu (11/11/2026), dukungan dari wakil rakyat terus melonjak drastis. Pimpinan sidang sekaligus Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa, membeberkan bahwa usulan HMP telah melampaui syarat minimal.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan bahwa dukungan ini bergulir cepat lintas fraksi.
“Persyaratan minimal pengusulan yakni 25 anggota dari lebih dari satu fraksi sudah jauh terlampaui. Surat pengusulan ini diharapkan dapat segera dibacakan pimpinan dalam rapat paripurna berikutnya untuk diresmikan ke tahap selanjutnya,” terang Mardani.
Dengan diserahkannya surat pengunduran diri secara resmi kepada Presiden Prabowo, proses ketatanegaraan selanjutnya akan menjadi fokus utama publik nasional dalam menentukan arah kepemimpinan nasional mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
[ANT/SET]
