SELAJUR.COM, KUKAR – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong penyelesaian persoalan lahan eks Kalpataru Grup melalui koordinasi antara pemerintah daerah, tim kurator, dan masyarakat yang terdampak.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, persoalan eks Kalpataru telah berdampak pada masyarakat di sejumlah desa dan kecamatan.
Karena itu, DPRD mempertemukan pihak-pihak terkait untuk mencari kejelasan status perizinan dan pengelolaan aset perusahaan tersebut.
Hal itu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait status Hak Guna Usaha (HGU), kepastian hukum aset eks Kalpataru Grup, serta perlindungan hak masyarakat terdampak di Ruang Banmus DPRD Kukar, Kamis (19/11/2026).
Dalam rapat tersebut, DPRD turut menghadirkan tim kurator dan kuasa hukum terkait HGU yang disebut masih menjadi agunan pinjaman perbankan.
Ahmad Yani menyebut, terdapat dua hal yang menjadi perhatian dalam upaya penyelesaian persoalan tersebut. Pertama, mendorong kejelasan pencabutan perizinan perusahaan yang disebut sudah tidak berlaku.
Kedua, membuka ruang penyelesaian melalui kesepakatan antara kurator dan masyarakat yang bersengketa.
“Kita ingin pihak kurator dengan masyarakat yang bersengketa bisa berdamai. Pemerintah setempat juga diharapkan bisa memfasilitasi penyelesaian dengan cara yang baik, melalui diskusi agar kepentingan masyarakat dan kurator bisa bertemu,” ujarnya.
Menurutnya, penyelesaian perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekaligus hak-hak kurator terhadap aset yang menjadi bagian dari tanggung jawab pengelolaannya.
Ahmad Yani juga meminta masyarakat tidak melakukan tindakan sepihak sebelum ada kesepakatan bersama pemerintah.
Ia berharap komunikasi antara seluruh pihak tetap dikedepankan agar persoalan tidak semakin meluas.
Selain itu, DPRD menyoroti Surat Keputusan (SK) Bupati Kukar terkait pencabutan perizinan eks Kalpataru yang disebut belum diterima pihak kurator maupun diketahui secara menyeluruh oleh pihak pengadilan.
Karena itu, DPRD mendorong agar SK tersebut segera disampaikan kepada tim kurator dan menjadi bagian dari bahan pertimbangan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.
“Ketika SK Bupati terkait pencabutan perizinannya disampaikan kepada pihak kurator dan masuk ke pengadilan, itu menjadi bahan bahwa ternyata perizinan tersebut sudah tidak ada lagi,” jelasnya.
Ia menilai kejelasan status perizinan menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan kelanjutan aktivitas perkebunan di kawasan eks Kalpataru.
Melalui RDP tersebut, DPRD berharap koordinasi antarpihak dapat berlanjut sehingga persoalan aset perusahaan dan hak masyarakat atas lahan yang disengketakan bisa memperoleh kepastian hukum.
[ADV/RUL]

















