SELAJUR.COM, JAKARTA – Dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya sah menjadi undang-undang, pada Kamis (19/11/2026).
Jalannya rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi jajaran pimpinan DPR yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Persetujuan forum paripurna menandai babak baru regulasi yang selama ini dinanti publik sebagai instrumen penguatan pemberantasan kejahatan berdimensi finansial.
“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan.
Setuju,” jawab forum paripurna.
Meski telah disahkan, UU Perampasan Aset belum bisa langsung diterapkan. Pasal 74 UU tersebut mengatur UU mulai berlaku 12 bulan setelah UU diundangkan dan setelah terbentuknya badan baru yang diatur dalam UU Perampasan Aset. Adapun rinciannya sebagai berikut.
Halaman Selanjutnya >>

















