SELAJUR.COM, KUKAR – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong penyelesaian persoalan lahan ulayat masyarakat hukum adat Kedang Ipil dengan PT Puncak Panglima Perkasa melalui dua opsi, yakni kerja sama pemanfaatan lahan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) dan pengusulan hutan adat untuk wilayah yang masuk kawasan hutan.
Upaya tersebut dibahas dalam audiensi yang difasilitasi Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani bersama masyarakat adat dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Rabu (11/11/2026).
Ahmad Yani mengatakan, persoalan lahan ulayat perlu segera ditindaklanjuti karena berkaitan dengan hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya.
Namun, penyelesaian juga diharapkan tetap memberi ruang bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan investasi.
Menurutnya, pemanfaatan lahan adat perlu mengedepankan asas kemanfaatan agar keberadaannya dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Bagaimana asas kemanfaatan dari penggunaan lahan hukum adat itu bisa menyejahterakan masyarakat hukum adat, kemudian perusahaan juga bisa berinvestasi,” ujar Ahmad Yani usai pertemuan.
Ia mendorong masyarakat adat dan perusahaan membangun kesepakatan bersama agar penyelesaian persoalan tersebut tidak merugikan salah satu pihak.
Kesepakatan itu, menurutnya, dapat dituangkan dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).
Dalam audiensi tersebut, DPRD Kukar menawarkan dua opsi berdasarkan status kawasan lahan yang menjadi persoalan.
Untuk lahan berstatus APL, masyarakat adat diarahkan membangun koordinasi dan menjajaki kerja sama dengan perusahaan perkebunan setempat.
Sementara itu, untuk wilayah yang masuk kawasan hutan, DPRD mendorong kolaborasi dalam proses pembentukan hutan adat sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jadi ada dua opsi yang kira-kira nanti kita tawarkan. Yang pertama, lahannya APL supaya masyarakatnya bisa berkoordinasi, bekerja sama dengan perusahaan setempat. Kalau terkait kawasan hutan, mudah-mudahan hukum adat bisa berkolaborasi menjadikan nanti hutan adat,” jelasnya.
Ahmad Yani juga menyinggung pengakuan hukum adat Sumping Layang di Kedang Ipil oleh Kementerian Kebudayaan.
Ia berharap pengakuan tersebut menjadi perhatian dalam upaya menjaga keberadaan serta hak masyarakat hukum adat.
[ADV/RUL]
