SELAJUR.COM, JAKARTA – Perdebatan diplomasi internasional terkait sengketa wilayah Sahara Maroko kerap kali mengesampingkan fakta empiris dan kemajuan pembangunan yang tengah berlangsung di lapangan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Geopolitik GREAT Institute sekaligus akademisi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Teguh Santosa, saat tampil dalam sidang Komite 4 PBB yang membidangi isu dekolonisasi di New York.
Hadir untuk keempat kalinya sebagai petisioner dalam forum PBB tersebut, Teguh memaparkan transformasi fundamental kawasan Sahara sejak kembali ke kedaulatan Kerajaan Maroko pasca penarikan Spanyol pada 1975 lalu.
Teguh menggarisbawahi bahwa hak atas pembangunan adalah hak asasi paling mendasar bagi setiap warga negara.
Pelaksanaan New Development Model (Model Pembangunan Baru) yang dicanangkan Maroko sejak 2015 terbukti berhasil mengubah kota-kota utama seperti Laayoune dan Dakhla menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis.
“Saat berkunjung langsung ke Dakhla pada Agustus 2024, saya menyaksikan dari dekat besarnya lompatan kemajuan infrastruktur di sana. Ini adalah bukti konkret komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Teguh di hadapan lebih dari 100 petisioner dunia.
Dalam pemaparannya, Teguh menyoroti keberadaan proyek-proyek strategis, mulai dari pembangunan jalan tol Tiznit–Dakhla, Pelabuhan Atlantik Dakhla, hingga fasilitas desalinasi air dan investasi energi terbarukan.
Seluruh infrastruktur ini berhasil mengintegrasikan wilayah Sahara ke dalam koridor perdagangan Atlantik dan kawasan Afrika Barat.
Tak hanya pertumbuhan fisik, kemajuan di sektor demokrasi juga menunjukkan indikator positif. Pada pemilu tingkat Provinsi Selatan September lalu, tingkat partisipasi pemilih (voter turnout) menembus angka 60 hingga 80 persen, menandakan besarnya kepercayaan warga lokal terhadap institusi nasional.
Melihat pengakuan internasional yang kian meluas ditandai dengan pembukaan puluhan Konsulat Jenderal asing serta dukungan lebih dari 130 negara anggota PBB Teguh menilai Rencana Otonomi di bawah kedaulatan Maroko sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797 (2025) merupakan panduan paling realistis.
“Sudah saatnya komunitas internasional memanfaatkan momentum positif ini demi mewujudkan penyelesaian politik yang langgeng, demi perdamaian dan martabat warga di kawasan,” pungkanya.
[*/SET/RED]
