SELAJUR.COM, SAMARINDA – Kegiatan reses menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan di lingkungan tempat tinggal kepada wakil rakyat. Aspirasi yang dihimpun kemudian menjadi bahan bagi anggota DPRD Samarinda dalam memperjuangkannya melalui proses perencanaan dan penganggaran daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda daerah pemilihan Samarinda Ulu, Novan Syahronny Pasie, mengatakan reses masa sidang III tahun 2026 tidak hanya menjadi agenda formal, tetapi juga bagian dari proses menjaring kebutuhan masyarakat di lapangan.
Menurut Novan, sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat sebenarnya sudah diketahui sebelumnya karena komunikasi dengan pengurus RT dan warga terus dilakukan di luar agenda reses.
“Kenapa dalam hal ini tidak ada diskusi? Karena kami hampir setiap hari ketemu. Ketemu beberapa RT yang diundang. Jadi memang beberapa aspirasi mereka sudah mereka sampaikan,” ujar Novan saat reses di Bungas Coffee, Jalan MT Haryono, Samarinda, Kamis (8/10/2026) sore.
Ia mengatakan, beberapa aspirasi bahkan sudah disiapkan dalam bentuk proposal. Salah satunya usulan pembangunan drainase di Kelurahan Jawa.
Sementara di Kelurahan Bukit Pinang, warga menyampaikan kebutuhan penerangan dan peningkatan akses jalan menuju kawasan tempat pembuangan akhir (TPA) yang saat ini masih berupa jalan agregat.
Selain persoalan infrastruktur, Novan juga menerima aspirasi terkait kebutuhan rumah aman yang disampaikan Tim Reaksi Cepat (TRC). Menurutnya, usulan tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan kebutuhan sosial masyarakat.
Novan menegaskan seluruh aspirasi yang diterima tidak serta-merta dapat langsung direalisasikan. Setiap usulan harus melalui proses perencanaan dan disesuaikan dengan kewenangan pemerintah serta kemampuan anggaran daerah.
Ia meminta masyarakat melalui RT melakukan rembuk warga untuk menentukan kebutuhan yang paling mendesak. Usulan tersebut kemudian dapat dituangkan dalam proposal dan disampaikan kepada DPRD.
“Hasil reses kali ini kita kumpulkan, nanti pada akhir bulan kita akan paripurnakan. Pada Januari dan Februari apabila sistem SIPD terbuka, semua usulan yang ada kami masukkan,” katanya.
Menurut Novan, mekanisme tersebut diperlukan agar aspirasi masyarakat memiliki dasar dalam sistem perencanaan pembangunan. Ia juga mengingatkan bahwa setiap program yang menggunakan anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua DPD II Partai Golkar Samarinda Andi Satya Adi Saputra mengatakan, reses merupakan momentum penting untuk mempertemukan masyarakat dengan wakilnya secara langsung.
Ia berharap terjadi pertukaran informasi sehingga anggota DPRD dapat mengetahui kebutuhan masyarakat secara lebih nyata dan kemudian memperjuangkannya sesuai kapasitas lembaga legislatif.
Andi Satya juga mengingatkan masyarakat bahwa DPRD bukan lembaga eksekutif. Karena itu, tidak seluruh aspirasi yang disampaikan dapat langsung dieksekusi.
Meski demikian, ia memastikan aspirasi masyarakat tetap dapat diperjuangkan melalui proses politik anggaran dan pembahasan program pembangunan.
“Kita berharap, Pak Novan, sore ini tolong dikawal apa permintaan dari teman-teman dan eksekusinya tolong diperjuangkan nanti dalam bentuk kegiatan,” pungkasnya.
[ADV/RUL/SET]
