SELAJUR.COM, KUKAR – Gangguan listrik dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
DPRD meminta PT PLN mempercepat perbaikan kelistrikan serta mendorong penambahan kuota BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kedua persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid, Senin (2/11/2026).
Dalam rapat tersebut, DPRD meminta PLN menjelaskan penyebab gangguan listrik yang belakangan terjadi di Kukar.
Berdasarkan pemaparan PLN, terdapat empat persoalan yang menjadi faktor gangguan. Permasalahan serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Timur hingga Kalimantan.
Abdul Rasid mengatakan, berdasarkan penjelasan PLN, penanganan gangguan kelistrikan diharapkan dapat dilakukan secara bertahap mulai akhir November hingga Desember 2026.
“Kami tekankan kepada pihak PLN supaya proses perbaikan-perbaikan itu dipercepat, sehingga apa yang dikeluhkan masyarakat sekarang ini bisa teratasi. Harapannya, tidak lagi terjadi pemadaman listrik seperti yang berlangsung sekarang ini,” terangnya.
Selain kelistrikan, DPRD Kukar menyoroti antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) akibat kelangkaan BBM.
DPRD meminta Pertamina memperbaiki pengaturan pelayanan agar distribusi dan pengisian BBM berjalan lebih tertib dan lancar.
Penambahan kuota juga dinilai perlu dilakukan untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat di Kukar.
“Bagaimana supaya ada penambahan kuota di Kutai Kartanegara berkaitan dengan BBM, sehingga bisa memenuhi kebutuhan BBM masyarakat kita,” ungkap Abdul Rasid.
Melalui RDP tersebut, DPRD Kukar meminta PLN dan Pertamina menindaklanjuti persoalan kelistrikan dan BBM sesuai kewenangannya.
Perbaikan pelayanan diharapkan dapat mengurangi gangguan yang dirasakan masyarakat serta meningkatkan kelancaran pemenuhan kebutuhan energi di Kukar.
[ADV/RUL]
