SELAJUR.COM, SAMARINDA — Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyoroti pemotongan upah pungut sebesar 3 persen sebelum bagi hasil pajak disalurkan.
Ia juga mempertanyakan dasar penyesuaian yang diterapkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Timur (Kaltim).
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan distribusi pendapatan daerah berjalan jelas dan sesuai aturan sebelum anggaran dibagi.
Pemkot Samarinda menilai kebijakan penyesuaian dari Bapenda Kaltim perlu memiliki dasar yang terang dan dapat dijelaskan secara terbuka, terutama terkait potongan upah pungut 3 persen sebelum bagi hasil pajak.
“Bagi kami, kejelasan dasar penyesuaian ini penting bukan sekadar soal administrasi, tetapi menyangkut kepastian hak penerimaan daerah agar pengelolaan anggaran bisa terukur dan akuntabel,”ujar Andi Harun, Jumat (20/11/2026).
Melalui sikap proaktif tersebut, Pemkot Samarinda mendorong adanya kejelasan mekanisme antara pemerintah provinsi dan daerah. Kejelasan sejak awal diharapkan memperkuat kepastian fiskal sekaligus mendukung kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di Samarinda.
[RUL/SET]

















