SELAJUR.COM, SAMARINDA – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Samarinda kembali menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Komisi III DPRD Samarinda menilai persoalan tersebut tidak semata-mata disebabkan tingginya konsumsi masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan ketidaksesuaian antara kebutuhan daerah dan kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah pusat.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pemerintah daerah perlu mengambil langkah lebih agresif dengan mendatangi pemerintah pusat untuk memperjuangkan penambahan alokasi BBM bersubsidi bagi Kalimantan Timur, khususnya Samarinda.
Menurutnya, selama ini terdapat perbedaan cukup besar antara kuota yang diusulkan daerah dengan realisasi yang diberikan pemerintah pusat. Bahkan, dalam sejumlah pengajuan, daerah mengusulkan sekitar 1.000 kiloliter (KL), namun yang disetujui hanya sekitar separuhnya.
“Kalau yang diajukan 1.000 KL kemudian yang diberikan hanya 500 KL, tentu tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat,” kata Deni, Kamis (1/10/2026).
Kondisi tersebut dinilai semakin berat karena jumlah kendaraan di Samarinda terus mengalami pertumbuhan. Saat ini, jumlah kendaraan di kota tersebut diperkirakan telah mencapai lebih dari 800 ribu unit, baik roda dua maupun roda empat.
Dengan tingginya jumlah kendaraan dan pola pengisian BBM masyarakat yang berlangsung secara rutin, kebutuhan terhadap BBM bersubsidi pun ikut meningkat. Ketika pasokan tidak sebanding dengan kebutuhan, antrean panjang di SPBU dinilai sulit dihindari.
“Kalau kendaraan yang jumlahnya lebih dari 800 ribu itu mengisi BBM setiap dua atau tiga hari, tentu kebutuhan sangat besar. Kalau kuotanya tidak mencukupi, masyarakat akhirnya berebut mendapatkan BBM dan antrean akan terus terjadi,” ujarnya.
Deni meminta Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim tidak hanya menyampaikan keluhan terkait persoalan tersebut, tetapi mengambil langkah konkret dengan memperjuangkan tambahan kuota secara langsung kepada pemerintah pusat.
Ia menilai pemerintah daerah perlu menjelaskan kondisi riil di lapangan, termasuk pertumbuhan jumlah kendaraan dan kebutuhan BBM masyarakat, sehingga besaran kuota yang ditetapkan benar-benar berdasarkan kebutuhan daerah.
“Yang saya minta kepada pemerintah kota dan provinsi adalah mempertanyakan sekaligus memperjuangkan agar usulan kuota secara keseluruhan bisa terpenuhi. Jangan hanya bertanya, tetapi harus diperjuangkan,” tegasnya.
Di sisi lain, DPRD Samarinda juga menawarkan sejumlah langkah jangka pendek untuk mengurangi kepadatan antrean di SPBU. Salah satunya dengan memperpanjang jam operasional SPBU yang selama ini rata-rata berakhir sekitar pukul 20.00 WITA.
Perpanjangan waktu pelayanan dinilai dapat membantu mendistribusikan antrean kendaraan sehingga tidak terkonsentrasi pada jam-jam tertentu.
Selain itu, pengawasan distribusi BBM bersubsidi juga perlu diperketat. Deni mendorong adanya tim pendamping dari satuan tugas terkait di setiap SPBU untuk memastikan penyaluran BBM tepat sasaran sekaligus mencegah praktik pengetapan.
Menurutnya, penambahan kuota dan pengawasan distribusi merupakan dua langkah yang harus berjalan beriringan. Penambahan pasokan tanpa pengawasan berpotensi tidak menyelesaikan persoalan, sementara pengawasan tanpa penyesuaian kuota juga tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Penambahan kuota sudah pasti perlu diperjuangkan. Di sisi lain, pengawasan juga harus ditingkatkan agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. Kalau dua hal ini dilakukan bersama, mudah-mudahan antrean panjang bisa dikurangi,” pungkasnya.
[ADV/RUL/SET]

















