SELAJUR.COM, SAMARINDA – Rencana pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) di 59 kelurahan Samarinda menghadapi tantangan penyediaan lahan. Kondisi wilayah perkotaan yang padat serta tingginya harga tanah membuat pemerintah perlu mencari skema berbeda agar program tersebut dapat direalisasikan di setiap kelurahan.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan ketersediaan lahan menjadi persoalan mendasar yang harus diselesaikan sebelum pembangunan fisik dimulai. Menurutnya, setiap kelurahan memiliki kondisi wilayah dan ketersediaan ruang yang berbeda sehingga tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama.
Ia mengungkapkan, sejumlah ketua RT dan perangkat kelurahan yang ditemuinya masih mempertanyakan lokasi pembangunan koperasi. Persoalan itu menunjukkan bahwa penentuan lahan perlu menjadi perhatian sejak tahap awal perencanaan.
“Saya ketemu dengan beberapa RT kemudian teman-teman di kelurahan, mau taruh di mana tanahnya? Iya kan? Mau membangun di mana, dengan harga tanah yang tinggi,” ujar Iswandi di Gedung DPRD Samarinda, Jumat (23/10/2026).
Iswandi menilai, apabila pengadaan tanah sepenuhnya bergantung pada pembelian lahan baru, kebutuhan biaya bisa menjadi kendala tersendiri. Harga tanah yang tinggi berpotensi membuat pembangunan sulit direalisasikan jika tidak disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan modal koperasi.
Karena itu, pemerintah perlu memetakan lahan milik daerah yang masih tersedia dan memungkinkan untuk digunakan. Pemanfaatan aset yang sudah ada dapat menjadi salah satu opsi untuk mengurangi beban biaya pengadaan tanah.
Namun, menurutnya, lokasi yang dipilih juga harus mempertimbangkan akses masyarakat, luas lahan, dan kebutuhan kegiatan usaha koperasi. Penyediaan tempat yang tidak sesuai justru berisiko menghambat operasional setelah pembangunan selesai.
Iswandi turut mengingatkan bahwa pembentukan koperasi secara administratif belum menjamin kesiapan pelaksanaan program. Ia menyebut, dari informasi yang diketahuinya, pemerintah kota telah memproses akta pendirian untuk 59 Kopdes, tetapi ketersediaan lokasi masih menjadi pertanyaan.
“Nilai tanahnya aja lebih besar daripada modalnya Kopdes,” katanya.
Ia berharap pemerintah melakukan pendataan dan evaluasi lokasi secara menyeluruh sebelum menentukan tahapan pembangunan berikutnya. Dengan pemetaan yang jelas, kebutuhan lahan di masing-masing kelurahan dapat diketahui sekaligus menjadi dasar menghitung anggaran secara lebih realistis.
Menurut Iswandi, target pembangunan di seluruh kelurahan perlu dibarengi kesiapan lahan dan pembiayaan. Dengan begitu, program Kopdes Merah Putih tidak hanya terbentuk di atas kertas, tetapi memiliki peluang untuk beroperasi sesuai kebutuhan masyarakat di setiap wilayah Samarinda.
[ADV/RUL/SET]
