SELAJUR.COM, SAMARINDA – Penyelesaian administrasi hibah lahan untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Jalan Merdeka masih menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Komisi I meminta pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera menuntaskan inventarisasi aset agar status lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan tersebut memiliki kejelasan administrasi.
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menyebut berdasarkan informasi yang diingatnya terdapat sekitar 10 surat hibah dari warga yang lahannya terdampak pembangunan jalan.
Namun, proses administrasi hibah dan inventarisasi aset daerah disebut belum selesai. Padahal, pembangunan jalan tersebut telah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga pencatatan aset perlu dituntaskan.
“BPKAD menegaskan perlunya inventarisasi aset karena pembangunan jalan tersebut telah menggunakan APBD,” ujar Ronal saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Kamis (22/10/2026).
Menurutnya, kelengkapan administrasi diperlukan untuk memperjelas status aset sekaligus memastikan proses hibah lahan dari warga kepada pemerintah daerah tercatat sesuai ketentuan.
Ronal juga meminta para pejabat pembuat komitmen (PPK) yang berkaitan dengan proyek tersebut segera menyelesaikan proses administrasi yang masih tertunda.
“Kami juga mendesak agar para PPK segera menyelesaikan prosesnya supaya hak terhadap jalan itu sebagai hibah dari warga bisa dituntaskan,” katanya.
Selain administrasi hibah, DPRD turut menyoroti persoalan kompensasi bagi warga terdampak yang disebut belum sepenuhnya diselesaikan. Persoalan tersebut dinilai perlu ditangani agar tidak menghambat penyelesaian keseluruhan proses pembangunan.
Untuk pembahasan teknis mengenai lebar jalan dan perencanaan pembangunan, Stephen mengatakan hal itu akan diteruskan kepada Komisi III DPRD Samarinda sesuai lingkup pengawasannya.
Komisi I, lanjutnya, akan mendorong pemerintah kota dan OPD terkait menuntaskan persoalan administrasi hibah serta menindaklanjuti hak warga terdampak.
DPRD berharap penyelesaian administrasi dapat segera dilakukan sehingga status aset jalan dan proses hibah lahan memiliki kejelasan.
[ADV/RUL/SET]
