SELAJUR.COM, SAMARINDA – Wacana pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2027 perlu diikuti pengawasan distribusi yang lebih ketat agar pasokan yang tersedia tidak salah sasaran. Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai pembenahan tata kelola subsidi harus menjadi prioritas sebelum pemerintah menerapkan kebijakan pengurangan kuota.
Iswandi mengatakan, persoalan BBM bersubsidi bukan hanya menyangkut jumlah pasokan, tetapi juga bagaimana bahan bakar tersebut disalurkan kepada masyarakat yang berhak. Ia menilai ketidakjelasan data penerima masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.
“Selama ini yang ada bahwa penerima-penerima manfaat atau subsidi itu masih carut-marut, masih belum jelas datanya,” ujarnya Senin (26/10/2026).
Menurutnya, pengurangan kuota tanpa pembenahan sistem distribusi berisiko mempersempit akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi. Terlebih, apabila penyaluran yang berlangsung saat ini masih memungkinkan pihak yang tidak berhak memperoleh bahan bakar yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok tertentu.
Iswandi mencontohkan potensi penyalahgunaan ketika jatah BBM subsidi yang semestinya diterima masyarakat justru dimanfaatkan industri, pengepul, atau pihak lain di luar penerima yang ditetapkan.
“Kalau memang si A wajib dapat, ya dia dapat. Ini seharusnya jatahnya si A diambil oleh industri, diambil oleh orang lain, diambil oleh pengepul dan lain-lain. Mekanisme itu yang harus diperbaiki dulu sebenarnya,” katanya.
Ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendataan penerima, mekanisme penyaluran, dan pengawasan di lapangan. Langkah tersebut diperlukan agar setiap kebijakan terkait kuota BBM subsidi didasarkan pada kebutuhan riil dan tidak membuka ruang bagi penyimpangan.
Iswandi juga menilai akurasi data kesejahteraan masyarakat perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi ketepatan berbagai program bantuan pemerintah. Sinkronisasi data antarlembaga dinilai penting untuk mengurangi kesalahan dalam menentukan penerima manfaat.
Di sisi lain, ia mengakui kenaikan harga minyak dapat meningkatkan beban anggaran pemerintah dalam menyediakan subsidi energi. Namun, menurutnya, upaya menekan beban anggaran harus tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang bergantung pada BBM bersubsidi.
Karena itu, Iswandi meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada rencana pengurangan kuota, tetapi juga memastikan subsidi yang tersedia benar-benar sampai kepada pihak yang berhak.
Ia berharap pembenahan sistem dilakukan sebelum kebijakan baru diterapkan, sehingga pengelolaan anggaran menjadi lebih efektif tanpa mengorbankan masyarakat yang membutuhkan. Adapun rencana pengurangan kuota BBM bersubsidi pada 2027 masih perlu merujuk pada keputusan resmi pemerintah.
[ADV/RUL/SET]
